Persetujuan Lingkungan

Persyaratan Pelayanan:

1. AMDAL
2. Formulir Kerangka Acuan
3. Mengajukan permohonan pemeriksaan formulir Kerangka Acuan;
4. Melampirkan arahan penyusunan dokumen lingkungan (apabila ada);
5. Melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan;
6. Melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari sistem OSS, dan dilengkapi dengan Berita Acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FKP) (apabila dilakukan pembahasan jika diperlukan);
7. Melampirkan persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan oleh kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
8. Melampirkan tanda bukti registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP)/tanda bukti registrasi penyusun perorangan;
9. Melampirkan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL (1 orang KTPA, 2 orang ATPA);
10. Menyajikan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif;
11. Melampirkan bukti dokumentasi pengumuman dan hasil rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT);
12. Melampirkan bukti konsultasi publik dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT);
13. Melampirkan daftar riwayat hidup dan surat pernyataan penyusun dokumen yang ditandatangani diatas materai;
14. Draft dokumen Kerangka Acuan (Muatan Kerangka Acuan wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran II);
15. Melampirkan foto-foto rona lingkungan hidup;
16. Photo Copy KTP Pemimpin Perusahaan (sebagai pelengkap);
17. Photo Copy Keterangan Tidak Keberatan Tetangga (sebagai pelengkap);
18. Struktur Organisasi (sebagai pelengkap);
19. Gambar Peta Lokasi Bangunan (sebagai pelengkap);
20. Gambar Site Plant (sebagai pelengkap);
21. Daftar bahan baku dan bahan penolong (sebagai pelengkap);
22. Akte Perusahaan/Perubahan (sebagai pelengkap);
23. Sertifikat Tanah Lokasi Kegiatan (sebagai pelengkap);

1. Dokumen Andal dan RKL-RPL 
2. Mengajukan permohonan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL;
3. Melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari sistem OSS, dan dilengkapi dengan Berita Acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FKP) (apabila dilakukan pembahasan jika diperlukan);
4. Melampirkan persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan oleh kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
5. Melampirkan Persetujuan Teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan (pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas);
6. Melampirkan tanda bukti registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP)/tanda bukti registrasi penyusun perorangan;
7. Melampirkan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL (1 orang KTPA, 2 orang ATPA);
8. Melampirkan bukti konsultasi publik dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT);
9. Draft dokumen Andal dan draft dokumen RKL-RPL (Muatan Andal dan RKL-RPL wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran II);
10. Photo Copy KTP Pemimpin Perusahaan (sebagai pelengkap);
11. Photo Copy Keterangan Tidak Keberatan Tetangga (sebagai pelengkap);
12. Struktur Organisasi (sebagai pelengkap);
13. Gambar Peta Lokasi Bangunan (sebagai pelengkap);
14. Gambar Site Plant (sebagai pelengkap);
15. Daftar bahan baku dan bahan penolong (sebagai pelengkap);
16. Akte Perusahaan/Perubahan (sebagai pelengkap);
17. Sertifikat Tanah Lokasi Kegiatan (sebagai pelengkap);

1. UKL-UPL
2. Mengajukan permohonan pemeriksaan UKL-UPL;
3. Melampirkan arahan penyusunan dokumen lingkungan (apabila ada);
4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
5. Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan;
6. Melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari sistem OSS, dan dilengkapi dengan Berita Acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FKP) (apabila dilakukan pembahasan jika diperlukan);
7. Melampirkan persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan oleh kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
8. Melampirkan Persetujuan Teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan (pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas);
9. Draft dokumen UKL-UPL (Muatan UKL-UPL wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran III);
10. Photo Copy KTP Pemimpin Perusahaan (sebagai pelengkap);
11. Photo Copy Keterangan Tidak Keberatan Tetangga (sebagai pelengkap);
12. Struktur Organisasi (sebagai pelengkap);
13. Gambar Peta Lokasi Bangunan (sebagai pelengkap);
14. Gambar Site Plant (sebagai pelengkap);
15. Daftar bahan baku dan bahan penolong (sebagai pelengkap);
16. Akte Perusahaan/Perubahan (sebagai pelengkap);
17. Sertifikat Tanah Lokasi Kegiatan (sebagai pelengkap);

1. SPPL
2. Mengajukan permohonan persetujuan SPPL;
3. Melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari sistem OSS, dan dilengkapi dengan Berita Acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FKP) (apabila dilakukan pembahasan jika diperlukan)/Kesesuaian Tata Ruang (KTR) jika diperlukan;
4. Membuat pernyataan SPPL serta Standar Pengelolaan dan Pemantauan (khusus kegiatan yang dilakukan Pemerintah);
5. Melampirkan NIB Berbasis Resiko dilengkapi dengan Lampiran SPPL (berupa Standar Pengelolaan dan Pemantauan) sebagai pelengkap pengelolaan dan pemantauan (khusus untuk kegiatan berusaha/Non Pemerintah);
6. Photo Copy KTP Pemimpin Perusahaan (sebagai pelengkap);
7. Photo Copy Keterangan Tidak Keberatan Tetangga (sebagai pelengkap);
8. Struktur Organisasi (sebagai pelengkap);
9. Gambar Peta Lokasi Bangunan (sebagai pelengkap);
10. Gambar Site Plant (sebagai pelengkap);
11. Daftar bahan baku dan bahan penolong (sebagai pelengkap);
12. Akte Perusahaan/Perubahan (sebagai pelengkap);
13. Sertifikat Tanah Lokasi Kegiatan (sebagai pelengkap);

1. DELH atau DPLH
2. Mengajukan permohonan penilaian DELH atau DPLH;
3. Melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari sistem OSS, dan dilengkapi dengan Berita Acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FKP) (apabila dilakukan pembahasan jika diperlukan)/Kesesuaian Tata Ruang (KTR) jika diperlukan;
4. Surat teguran yang dikeluarkan oleh bidang penegakan hukum sebagai yang menyatakan diperlukannya penyusunan dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan;
5. Draft dokumen DELH atau DPLH (Muatan dokumen DELH atau DPLH wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran V);