Persetujuan Lingkungan

Persyaratan Pelayanan:

1. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
   • Formulir Kerangka Acuan
     • Mengajukan permohonan pemeriksaan formulir Kerangka Acuan;
     • Melampirkan arahan penyusunan dokumen lingkungan (apabila ada);
     • Melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan;
     • Melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari sistem OSS, dan dilengkapi dengan Berita Acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FKP) (apabila dilakukan pembahasan jika diperlukan);
     • Melampirkan persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan oleh kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
     • Melampirkan tanda bukti registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP)/tanda bukti registrasi penyusun perorangan;
     • Melampirkan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL (1 orang KTPA, 2 orang ATPA);
     • Menyajikan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif;
     • Melampirkan bukti dokumentasi pengumuman dan hasil rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT);
     • Melampirkan bukti konsultasi publik dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT);
     • Melampirkan daftar riwayat hidup dan surat pernyataan penyusun dokumen yang ditandatangani diatas materai;
     • Draft dokumen Kerangka Acuan (Muatan Kerangka Acuan wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran II);
     • Melampirkan foto-foto rona lingkungan hidup;
     • Photo Copy KTP Pemimpin Perusahaan (sebagai pelengkap);
     • Photo Copy Keterangan Tidak Keberatan Tetangga (sebagai pelengkap);
     • Struktur Organisasi (sebagai pelengkap);
     • Gambar Peta Lokasi Bangunan (sebagai pelengkap);
     • Gambar Site Plant (sebagai pelengkap);
     • Daftar bahan baku dan bahan penolong (sebagai pelengkap);
     • Akte Perusahaan/Perubahan (sebagai pelengkap);
     • Sertifikat Tanah Lokasi Kegiatan (sebagai pelengkap);
     •  
2. Dokumen Andal (Analisis Dampak Lingkungan) dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup)
   • Mengajukan permohonan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL;
   • Melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari sistem OSS, dan dilengkapi dengan Berita Acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FKP) (apabila dilakukan pembahasan jika diperlukan);
   • Melampirkan persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan oleh kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
   • Melampirkan Persetujuan Teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan (pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas);
   • Melampirkan tanda bukti registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP)/tanda bukti registrasi penyusun perorangan;
   • Melampirkan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL (1 orang KTPA, 2 orang ATPA);
   • Melampirkan bukti konsultasi publik dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT);
   • Draft dokumen Andal dan draft dokumen RKL-RPL (Muatan Andal dan RKL-RPL wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran II);
   • Photo Copy KTP Pemimpin Perusahaan (sebagai pelengkap);
   • Photo Copy Keterangan Tidak Keberatan Tetangga (sebagai pelengkap);
   • Struktur Organisasi (sebagai pelengkap);
   • Gambar Peta Lokasi Bangunan (sebagai pelengkap);
   • Gambar Site Plant (sebagai pelengkap);
   • Daftar bahan baku dan bahan penolong (sebagai pelengkap);
   • Akte Perusahaan/Perubahan (sebagai pelengkap);
   • Sertifikat Tanah Lokasi Kegiatan (sebagai pelengkap);
   •  
3. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
   • Mengajukan permohonan pemeriksaan UKL-UPL;
   • Melampirkan arahan penyusunan dokumen lingkungan (apabila ada);
   • Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
   • Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan;
   • Melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari sistem OSS, dan dilengkapi dengan Berita Acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FKP) (apabila dilakukan pembahasan jika diperlukan);
   • Melampirkan persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan oleh kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
   • Melampirkan Persetujuan Teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan (pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas);
   • Draft dokumen UKL-UPL (Muatan UKL-UPL wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran III);
   • Photo Copy KTP Pemimpin Perusahaan (sebagai pelengkap);
   • Photo Copy Keterangan Tidak Keberatan Tetangga (sebagai pelengkap);
   • Struktur Organisasi (sebagai pelengkap);
   • Gambar Peta Lokasi Bangunan (sebagai pelengkap);
   • Gambar Site Plant (sebagai pelengkap);
   • Daftar bahan baku dan bahan penolong (sebagai pelengkap);
   • Akte Perusahaan/Perubahan (sebagai pelengkap);
   • Sertifikat Tanah Lokasi Kegiatan (sebagai pelengkap);
   •  
4. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)
   • Mengajukan permohonan persetujuan SPPL;
   • Melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari sistem OSS, dan dilengkapi dengan Berita Acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FKP) (apabila dilakukan pembahasan jika diperlukan)/Kesesuaian Tata Ruang (KTR) jika diperlukan;
   • Membuat pernyataan SPPL serta Standar Pengelolaan dan Pemantauan (khusus kegiatan yang dilakukan Pemerintah);
   • Melampirkan NIB Berbasis Resiko dilengkapi dengan Lampiran SPPL (berupa Standar Pengelolaan dan Pemantauan) sebagai pelengkap pengelolaan dan pemantauan (khusus untuk kegiatan berusaha/Non Pemerintah);
   • Photo Copy KTP Pemimpin Perusahaan (sebagai pelengkap);
   • Photo Copy Keterangan Tidak Keberatan Tetangga (sebagai pelengkap);
   • Struktur Organisasi (sebagai pelengkap);
   • Gambar Peta Lokasi Bangunan (sebagai pelengkap);
   • Gambar Site Plant (sebagai pelengkap);
   • Daftar bahan baku dan bahan penolong (sebagai pelengkap);
   • Akte Perusahaan/Perubahan (sebagai pelengkap);
   • Sertifikat Tanah Lokasi Kegiatan (sebagai pelengkap);
   •  
5. DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) dan DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup)
   • Mengajukan permohonan penilaian DELH atau DPLH;
   • Melampirkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari sistem OSS, dan dilengkapi dengan Berita Acara pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FKP) (apabila dilakukan pembahasan jika diperlukan)/Kesesuaian Tata Ruang (KTR) jika diperlukan;
   • Surat teguran yang dikeluarkan oleh bidang penegakan hukum sebagai yang menyatakan diperlukannya penyusunan dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan;
   • Draft dokumen DELH atau DPLH (Muatan dokumen DELH atau DPLH wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran V);
   •